Bawaslu Republik Indonesia diskualifikasi Pencalonan Bupati Kukar

  • Whatsapp

Kukar, Primanews.net ~ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia memberikan rekomendasi untuk menganulir kepesertaan Edy Damansyah sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) di Pilkada 2020.

Menurut keterangan, Keputusan Bawaslu RI ini berdasar atas tindakan dan perbuatan Edy Damansyah yang terbukti secara jelas telah memanfaatkan kewenangan atau penyalahgunaan jabatan dan program pemerintah demi keuntungan politik nya.

Read More

Aban, yang bertindak sebagai Ketua Bawaslu RI memberikan tanda tangan langsung surat keterangan rekomendasi tentang diskualifikasi yang telah dikeluarkan Bawaslu di 11 November 2020 lalu.

Dalam keterangan surat tersebut menerangkan bahwa Edy Damansyah terbukti melanggar pasal 71 ayat (3)
Undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang mana telah diubah untuk pembaharuan nya dengan Undang-undang Pilkada nomor 6 tahun 2020.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat diancam dengan sanksi administratif yakni dikenai pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/kota.

Relawan kolom kosong sebelumnya pernah melaporkan tindakan petahana yang juga menjadi calon tunggal pilkada Kukar tersebut ke Bawaslu Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur terkait dugaan memanfaatkan kewenangan program pemerintah untuk kepentingan politiknya.

Namun kemudian laporan tersebut ditolak mentah-mentah dengan alasan yang kurang proporsional. Selanjutnya relawan kolom kosong membawa dan meneruskan perihal laporan tersebut ke Bawaslu RI.

Tatkala bukti dan laporan diterima oleh Bawaslu RI, masalah tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan oleh karenanya Edy Damansyah dinyatakan didiskualifikasi dalam pencalonan Bupati Kukar.

Relawan kolom kosong atas nama Maulana memaparkan, “Sikap Bawaslu RI tersebut menunjukkan bukti nyata, bahwa ke Bawaslu RI adalah garda terdepan penegakan pengadilan pemilu.”

Ia melanjutkan, “Bawaslu RI juga telah menjawab perjuangan rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jawaban kebenaran dan keadilan melalui sikap Bawaslu RI tersebut. Melalui sarana ini, kami rakyat Kabupaten Kutai Kertanegara mengangkat topi kepada Bawaslu RI.” Pungkasnya, Kamis (12/11)

(Agung Chornelis)

Related posts