Bawaslu Situbondo Apakah Harus Menunggu Laporan agar Kasus RSUD Asembagus ditindak lanjuti ?

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, Masif, dan tersistematis terjadi di RSUD Asembagus – Situbondo dan sempat membuat heboh karena fhoto dan video nya tersebar dimana mana. beredarnya video Viral di group WhatsApp dimana Foto Salah satu alat peraga Kampanye (APK) berjenis Stiker Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Situbondo yang diduga nomer urut 01. di satu ruangan sentra pelayanan Rumah Sakit Umum Asembagus.

Direktur Rumah Sakit Umum Asembagus, dokter Sugiono tidak menepis kabar tersebut, menurutnya jika foto APK salah satu paslon memang berasal dari institusi yang dipimpinnya. Hingga saat ini, pihaknya masih mencari tahu siapa yang menyebar APK berupa stiker itu di salah satu dokumen RSU.

Read More

“ Sudah saya klarifikasi (pegawai yang berada di foto, red), dan masih kami telusuri siapa yang menaruh (APK),” Kata dokter Sugiono, saat dikonfirmasi via telepon. Jum’at (6/11/2020)

Melihat foto yang beredar ini, diketahui jika stiker tersebut adalah pasangan nomer urut 1 (satu), Karna Suswandi-Khoirani (Karunia). Stiker itu difoto diatas berkas yang diletakkan di meja kerja, sementara ada sosok wanita diduga karyawan rumah sakit, membelakangi foto stiker tersebut.

Dalam kasus tersebut pihak Direktur RSU Asembagus masih mendalami dan menelusuri permasalahan tersebut, guna mencari siapa oknum penyebar stiker Salah satu Paslon di RSU Asembagus.

Menurut Ketua umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto, saat dikonfirmasi awak media Jum’at 6 November 2020 di kediamannya menyatakan. untuk konteks Ini BAWASLU Situbondo harus menindaklanjuti walau Bawaslu itu bekerja berdasarkan aduan dan temuan internal. Untuk konteks ini saya kira beda. karena dugaan terjadinya pelanggaran yang tersistematis dengan masuk ke Sistem pelayanan kesehatan ini harus diseriusi bukan hanya diam dan tidak bertindak toh ini udah kejadian kemarin. Jangan hanya fokus nge dokumentasi banner paslon yang ada di rumah / pekarangan pribadi milik masyarakat. RSU ini fasilitas umum / negara yang pengoprasionalan nya memakai dari duit negara

Sesuai undang-undang Pemilu, yang mana Bawaslu bukan sekadar bertugas sebagai lembaga pengawasan Pemilu. Tetapi juga melakukan penanganan pelanggaran, serta sebagai lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran.

Berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Dalam Perbawaslu dinyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran tanpa harus menunggu temuan dan laporan apalagi kasus ini sudah cukup Viral dan banyak menyita perhatian publik.

Disinggung tentang menejemen RSUD ASEMBAGUS, Eko berpendapat. pihak menejemen harus bisa memastikan dan membuktikan bahwa kejadian itu memang bukan skenario yang melibatkan pihak karyawan. Jika pihak manajemen tidak bisa membuktikan bahwa pelaku penempatan sticker paslon pada formulir isian pada pengunjung RSUD Asembagus, maka patut di duga pihak manjemen lah yg melakukan hal tersebut. Apalagi ada 2 proyek / Kegiatan besar disana, yaitu pembangunan lanjutan RSU Asembagus dengan nilai sebesar 13 milyar yang dilaksanakan oleh kontraktor / rekanan yang berasal dari luar kota,. Tukas Eko. (red)

Related posts