Dugaan Money Politik Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2020 di Kecamatan Banyuputih

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Lagi lagi Video dugaan money politik / bagi bagi Angpao yang dilakukan oleh Salah satu Paslon di ajang Pilkada Situbondo dan timsesnya terjadi dan kali ini ditempat yang berbeda yaitu di daerah ujung timur kabupaten Situbondo video ini diambil pada akhir bulan september 2020, diduga kuat video ini direkam di salah satu rumah warga yang bernama pak sulasiah, RT 26 dusun pandean desa Wonorejo kecamatan Banyuputih.

Ketua Umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto menyayangkan beberapa kali kasus temuan baik berupa Fhoto dan video yang beredar dengan dugaan bagi bagi Angpao yang dihadiri oleh salah satu Paslon di ajang pilkada ini. Lagi dan lagi tidak ada tindakan tegas dari pihak BAWASLU kabupaten Situbondo.Padahal jika hal ini terbukti adalah sebuah Politik Uang, Paslon yang bersangkutan sangat bisa Didiskualifikasi. Ujar Eko. Selasa 10 November 2020.

Read More

Padahal calon (Paslon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat didiskualifikasi jika terbukti melakukan politik uang. Eko juga menyebut gugurnya paslon dalam Pilkada jika terbukti melakukan politik uang itu jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Karena Dalam frasa UU nomor 10 tahun 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah

“Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,.Ia juga menjelaskan pula kalau pelanggaran money politik yang Ter “TSM” bisa saja dilakukan orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Nah di video atas itu jelas salah satu calon pasca keluar dari rumah dan pamit sembari masuk ke dalam mobilnya di duga kuat salah satu dari tim membagi bagikan Amplop warna putih yang berisi uang. terdengar jelas riuh para warga untuk berebut amplop tersebut.

Nah hal ini harus diusut tuntas oleh Bawaslu dan. Jika terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” sebutnya. Ia menambahkan, untuk ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat 1 menyebut setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, dikatakannya, juga oleh Eko, pasal tersebut baru dapat digunakan setelah KPU menetapkan paslon ya seperti saat ini, yang mana menurut tahapan dan jadwal Pilkada yang dilakukan pada 23 September 2020.

“Kan hal ini terjadi setelah paslon sudah ditentukan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Aturannya sudah sangat jelas. Dan efektif digunakan ketika KPU telah menetapkan paslon pada 23 September 2020 kemarin,” terangnya.

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).Sedangkan untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara. Tukas Eko.

(tim)

Related posts