Eko Febrianto : Anda Dungu..!, Jika Menganggap Kyai Berpolitik itu Salah

  • Whatsapp

Politik dan kyai adalah bagian besar dari tema perdebatan yang takkunjung selesai, selalu hangat dan memanas dipermukaan

Ada banyak kiai atau tokoh Islam yang memilih peran di dalam perhelatan politik baik di level paling bawah seperti Pilkades, Pilkada Pileg, hingga Pilpres.

Tak sedikit pula yang secara langsung mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, anggota Dewan. hingga wapres dan presiden. Tetapi ada pula yang memilih jalan peran di belakang layar mendukung calon yang tengah berlaga.

Masyarakat yang mengetahui fenomena ini tak sedikit yang memandangnya sebagai suatu hal yang negatif, bahkan dengan pandangan sinis hingga menyamaratakan semua kiai atau tokoh agama yang berpolitik itu buruk menurut pandangan sebagian orang seperti mereka.

Tentu pendangan tersebut tidak bisa dibenarkan, meski juga tak boleh dianggap salah seratus persen. Sebab pada kenyataannya memang ada kiai atau tokoh Islam yang “bermain” di dunia politik hanya untuk kepentingan duniawi hingga mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pengayom umat.

Meski begitu tak sedikit kiai maupun tokoh Islam yang bertujuan mulia saat masuk dan memilih peran dalam dunia politik. dan
“Harus dipahami bahwa tujuan politik berbeda dengan rekayasa politik. Kalau tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan bagi umat, sementara rekayasa politik merupakan madharat (membahayakan) bagi umat,”

Tidak sedikit orang beranggapan, ulama identik dengan dunia dakwah dan tarbiyah, memberikan mauidhah kepada umat dan mengawal moral masyarakat. Sehingga, sebagian orang menilai ulama tak sepatutnya terjun ke dunia politik praktis, di mana pernah dalam masa perjalanan bangsa ini, politik identik dengan ketidaksucian.

Padahal, sebagai pewaris Nabi, ulama semestinya mampu menjalankan tugas apa pun. Termasuk terjun ke dunia politik praktis dengan satu catatan penting, bulatnya tekad dan sucinya niat, semata-mata demi menciptakan kemakmuran bagi rakyat demi mendapatkan keridhaan Allah Ta’ala.

Salah satu alasan mendasar kenapa Kiai atau tokoh Islam memilih peran dalam dunia politik sebagaimana pernah diungkap oleh KH. Bahauddin Nursalim atau Gus Baha adalah agar Islam punya kekuatan di dalam pemerintahan. Agar pejabat-pejabat negara bisa tersentuh ajaran Islam khususnya ahlussunah wal jamaah.

Gus Baha juga mencontohkan negara Vietnam yang sebenarnya secara waktu masuknya Islam ke negara tersebut relatif bersamaan dengan Islam masuk ke Indonesia. Tapi faktanya sekarang Islam di Vietnam tidak sekuat di negara kita. Itu karena tokoh-tokoh Islam terdahulu di Vietnam terlalu zuhud sehingga nyaris tidak ada yang menyentuh pemerintahan.

Dalam konteks ulama ahlussunnah wal Jamaah Gus Baha juga mencontohkan Iran dan Saudi Arabia. Hingga sekarang Iran dikuasai Syiah, dan Wahabi sangat berpengaruh di Saudi. Itu semua karena ulama-ulama Syiah di Iran dan ulama-ulama Wahabi di Saudi terlibat langsung dalam revolusi politik yang pernah terjadi di masing-masing negara. Sementara peran politik ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah sangat terbatas di dua negara tersebut.

Jika dikaji lagi mengenai alasan kiai atau tokoh Islam yang memilih berperan dalam dunia politik sebagaimana dikemukakan Gus Baha tersebut menurut saya sudah menjadi kewajiban bagi kiai atau tokoh Islam tertentu. Saya katakan tertentu karena tentu ada syarat-syaratnya. Tidak semua layak berpolitik.

Dalam sejarah negara kita ada banyak tokoh besar yang terjun langsung dalam perhelatan politik praktis hingga menduduki kursi tertinggi di pemerintahan. Sebut saja generasi belakangan seperti Gus Dur. Siapa yang berani mengatakan bahwa dalam berpolitik Gus Dur hanya ingin memenuhi kepentingan pribadinya?

Kalaupun ada yang berani menuduh demikian tentu hanya berdasar asumsi tanpa bukti, sebab bukti-bukti yang ada menunjukkan sebaliknya. Gus Dur all out berpolitik demi agama, bangsa dan negaranya. Bahkan banyak menyita kepentingan-kepentingan pribadi termasuk waktunya kumpul keluarga.

Banyak orang bersaksi bahwa Gus Dur pas-pasan secara materi meski dirinya terbilang sebagai tokoh besar, ketum partai, dan bahkan pernah jadi presiden. Tapi seringkali dikabarkan bahwa Gus Dur kehabisan uang untuk kebutuhan pribadinya. Sementara untuk kebutuhan umat, rakyat dan agamanya hampir selalu bisa dipenuhinya.

Di level kabupaten saya ingin memberi contoh KHR. Kholil As’ad Syamsul Arifin atau Ra Kholil. Di kabupaten yang dikenal sebagai Bumi Sholawat Nariyah tersebut hampir semua warganya mengenal Ra Kholil sebagai Kiai atau tokoh agama yang Karismatik beliau adalah putra ulama besar yang juga pahlawan nasional, KHR. As’ad Syamsul Arifin.

Ra Kholil selain dikenal sebagai ulama juga diakui sebagai tokoh politik yang pengaruhnya cukup kuat di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dan nyaris tak tertandingi apalagi di kabupaten Situbondo. Ini sudah terbukti di banyak pemilu yang berlangsung, khususnya di beberapa kali Pilkada Kabupaten Situbondo.

Ra Kholil tidak pernah terjun langsung menjadi calon di pemilu tetapi memilih berperan sebagai “Konseptor” dalam Pilkada. Dari mulai memilih bakal calon menjadi calon resmi yang direkomendasi partai (PKB), hingga mengantar menuju kursi bupati dan wakil bupati di kabupaten yang juga dikenal sebagai kantong basis Nahdliyyin fanatis tersebut.

Siapa yang berani secara terbuka menyalahkan Ra Kholil karena berperan dalam dunia politik tapi dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat?

Tidak ada. Yang ada sebatas pergunjingan kalau tak mau disebut gosip-gosip tak jelas dari lawan-lawan politiknya yang menuduh beliau tanpa dasar kalau ada intervensi Ra Kholil di pemerintahan yang menyebabkan Situbondo tidak maju-maju.padahal lagi – lagi mereka yang berbicara demikian tidak bisa membuktikan dan hanya bisa beropini.

Padahal jika kembali pada alasan kiai atau tokoh Islam masuk politik seperti diungkap Gus Baha di atas menjadi terang benderang dan benar-benar bisa dirasakan bagaimana pengaruh Islam dalam pemerintahan kabupaten Situbondo, terutama kegiatan-kegiatan positif seperti keagamaannya yang sangat didukung pemerintah.

Semua capaian tersebut tak bisa dipungkiri ada peran besar KHR. Kholil As’ad Syamsul Arifin yang memilih berperan dalam politik khususnya di kabupaten tempat tinggalnya, Situbondo yang nyata adalah kabupaten Santri.

Seiring dengan masifnya gerakan stigmatisasi terhadap Islam dan umat Islam di beberapa daerah, di mana tak mungkin ada “juru bicara” yang mampu menyampaikan perihal Islam secara komprehensif dalam segala sisi kehidupan, melainkan para ulama.

Masihkah anda mau katakan kiai atau tokoh Islam berpolitik itu buruk? “mikir dong mas broew…!!!

Related posts