Eko Febrianto : Menghimbau Masyarakat Situbondo Waspada Terhadap Berita Hoax

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Ketua Umum LSM (Siti Jenar) Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran, Eko Febrianto menghimbau masyarakat waspada terhadap berita bohong dan palsu dan tidak menjadikan medsos sebagai sumber berita. Apalagi terkait Permasalahan Kabupaten Situbondo.

Peristiwa viral hoax yang meresahkan masyarakat terakhir terjadi di Kabupaten Situbondo. Yang mana tersebar Video Viral Salah satu Pasangan Calon (Paslon) yang menerangkan terkait Kelangkaan Pupuk Di Kabupaten Situbondo, bahkan dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain yang dikatakan normal dalam permasalahan Pupuk. Seperti halnya Kabupaten Tetangga Yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo.

Read More

” Melihat Video tersebut yang diunggah oleh (FDS) Front Detngodethen Situbondo saya tersenyum saja, salah satu pasangan Calon (Paslon) Cabup di Pilkada Situbondo mengatakan Kelangkaan Pupuk di Kabupaten Situbondo dengan menyebutkan Angka persentase dan dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang dikatakan normal, tapi melalui jejak digital dan bukti di Lapangan bahwa Kabupaten tetangga yang disebut juga sama menghadapi Kelangkaan Pupuk seperti kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, dan Kabupaten Probolinggo,” Kata Eko Febrianto seraya menunjukkan Link Berita untuk dijadikan Jejak Digital. Jum’at (9/10/2020).

NGO kelahiran Dusun Kauman Desa Besuki Kabupaten Situbondo ini, Eko menjelaskan Dengan Geram, jangan karena Politik Kabupaten ini dijadikan Sumber Berita Hoax, Adu Visi dan Misi itu harusnya yang utama.

” Saya menghimbau jangan urusan Politik ini membuat berita / Isu Hoax yang mana Kabupaten ini dijadikan Sumber Berita Bohong, harusnya yang diutamakan itu Adu Visi dan Misi, kalau kabupaten Situbondo dijadikan Produksi Sumber Berita Hoax apakah tidak malu sama Kabupaten lain, apalagi menyebutkan dan membandingkan dengan Kabupaten lain, Pertanyaan nya Orang seperti itu bisakah menjadi seorang pemimpin ?,” Ujar Eko Seraya Bertanya.

1 Hoax Bukan Iseng
2 Hoax dan Kebencian

Menanggapi kasus tersebut, Eko Febrianto mengatakan, media sosial memang berbahaya dijadikan sumber berita atau informasi publik karena tingkat kebenarannya sangat rendah. Rawan sekali distorsi informasi. Sebaliknya saat ini dijubeli dengan hoax maupun fake news (berita palsu).

Bahkan Eko Febrianto yang juga Ketua Umum dari Media Sitijenarnews.com dan Primanews.net ini menerangkan bahwa Produsen dan Penyebar Hoax Bisa masuk Ke Hukum Pidana.

” Produsen dan penyebar hoax dalam hukum positif bisa dipidana karena termasuk kejahatan. Dalam pandangan Islam dikategorikan fasik (dosa besar). “Allah sudah memperingatkan di Qur’an Surah al-Hujurat Ayat 6 bahwa hoax yang disebarkan bisa menyebabkan hancurnya suatu bangsa,” kata Eko, panggilan akrabnya.

Menurutnya, berdasar analisis digital forensik, hoax di atas bukan produk orang iseng. Tapi benar-benar dirancang dengan misi tertentu. Misalnya untuk meprovokasi agar umat NU (berkelahi). Untuk merusak reputasi Sesama Umat NU seolah sebagai tukang tantang. Merusak ukhuwah bainal muslimin (merusak hubungan sesama muslim).

” Contohnya ini iya saat ini banyak orang yang mengaku NU, bahkan saat ini diikut sertakan ke dalam Politik, jadi jangan sampai NU ini diikut sertakan dalam urusan Politik, Politik itu Jahat Kawan jadi jangan Ikut Campurkan urusan agama kedalam politik untuk menimbulkan segi Negatif, meski Politik dan agama tidak bisa dipisahkan akan tetapi jangan sampai salah tafsir, Ambil saja segi Positifnya,” Tegas Ketua Umum LSM Siti Jenar.

Tapi, sambungnya, yang kita khawatirkan adalah mereka yang sudah terlanjur membaca, kemudian mempercayai hoax itu, tidak mengetahui ada klarifikasi. Maka hoax itu akan mengedap di hati dan membuat kotor dan gelap.”Ingat hoax itu haram. Mempercayai hoax itu seperti makan barang haram. Implikasinya adalah membuat hati ini gelap bahkan buta. Menjadi keras seperti batu kali,”

Disinggung tentang polemik UU CIPTA KERJA yang lagi Di Demo Di berbagai daerah tak terkecuali juga di Kabupaten Situbondo dan sekitar nya Eko,pun lagi lagi Tersenyum sembari berkata “sayapun bingung dengan mereka ntah mereka (para pendemo) paham utuh nggak ya dengan UU tersebut jangan jangan mereka hanya ikut ikutan dan mencari sensasi coba tanyakan kepada mereka pahamkah mereka apa saja yang mereka bilang itu merugikan.atau mungkin mereka mengkonsumsi penafsiran yang di pilintir oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kekacauan nasional.

Menurut dia, contoh salah satu hal yang tidak benar di dalam UU tersebut yakni terkait penghapusan upah minimum.

Eko, juga menjelaskan, upah minimum tidak dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja, namun tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas Eko dalam wawancara pers dengan tim APSI. SitiJenarNews dan PrimaNews. Secara virtual, jum’at (9/10/2020).

Hal lain yang menurut dia perlu diluruskan yakni terkait dengan pemberian , nah secara otomatis dalam UU Cipta Kerja karyawan atau buruh tetap akan mendapatkan pesangon. Juga selain itu, karyawan juga akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta akan diberikan askes ke pekerjaan baru,” jelas Eko.

Adapun terkait waktu kerja, aturan yang berlaku masih sama seperti undang-undang lama.Nah jelas dalam UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79,” katanya.

Selanjutnya, mengenai jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu atau fleksibel waktu, contoh misalnya e-commerce, diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan dalam Pasal 77.

Selain itu, terkait hak cuti haid dan cuti melahirkan yang santer diberitakan dihapus dalam UU Cipta Kerja, Eko juga menjelaskan, hal itu masih sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang lama, yakni UU No 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.

“Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, itu lagi lagi HOAX dan sala tafsir. Penafsiran sebenarnya adalah pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama,” jelas dia.

Sekali lagi Monggo hari gini jangan percaya isu isu plintiran murahan yang sengaja diciptakan untuk merusak stabilitas oleh segelintir orang di Republik ini. Lagian anda terlalu takut dan menjadi parno karna UU CIPTA KERJA itu kan lucu. Gak mungkin lah Perusahaan mau pecat. Kalian kalau kalian kerjanya kerjanya profesional bung. Tukasnya. (Red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *