Istri ASN Dinas Pendidikan Situbondo Mengkampanyekan Paslon peserta Pilkada di Situbondo.

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Harusnya istri pegawai negeri wajib mengingatkan suami mereka untuk bersikap netral pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. tapi hal ini tidak terjadi dan bertolak belakang dengan di kecamatan Besuki Situbondo. hal ini terjadi pada seoarng Istri salah satu ASN di lingkup dinas pendidikan Korwil Besuki kabupaten Situbondo

“Seyogyanya para istri aparatur sipil negara (ASN) agar mengingatkan suaminya untuk tidak ikut mendukung secara nyata salah satu pasangan calon,” kata Ketua Umum LSM Siti Jenar Eko Febrianto saat dimintai keterangan terkait hal ini di Besuki Situbondo, Sabtu 17 Oktober 2020.

Read More

Saya ikut menyayangkan seorang Istri ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Ibu Nur Khatimah Istri dari Abdullah dengan Nomer NIP 19680401 200701 1 025. dengan pangkat, golongan ruang (Pengatur TK.1 / 2 / d) jabatan : BPP. di Unit Organisasi Korwil Pendidikan dan Kebudayaan kec. Besuki.
Beber Eko,

Saya utus tim kesini (Besuki) khusus mendalami keterlibatan suami dan para jaringannya. yang kami duga kuat melibatkan salah satu pejabat eselon atas yang juga dulu pernah menjabat kepala dinas Pendidikan sebelum saat ini pindah ke BKD kab. Situbondo

Hal ini kami lakukan karena yang bersangkutan cukup terang terangan dan tak segan untuk mengajak ibu ibu yang lain untuk memilih salah satu Paslon dalam pilkada di Situbondo nah kami masih menelisik keterlibatan suaminya dan para jaringannya.

Terlebih lagi, dalam undang-undang dan peraturan yang ada, pada pelaksanaan Pilkada, ASN dan Istrinya juga dilarang memberikan dukungan dan terlibat dalam pemberian dukungan kepada para calon.

Penegasan itu diantaranya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagi ASN yang melanggar dan terbukti tidak netral dalam Pilkada dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan gaji berkala sampai pemberhentian. pungkas Eko,

Setelah dikonfirmasi Melalui telfon dan WA oleh Wartawan SitiJenarNews dan PrimaNews. Yang bersangkutan mengakui bahwasanya iya saya dan Suami saya memang memilih Nomer satu pak dan kami tidak ikut berkampanye karena memang gak boleh.

Nah emang kalau mengajak ibu Ibu RT di desa kami EMANG KENAPA Tegas Ibu nur Khatimah dengan nada lantang sembari mematikan nomer ponsel nya. (tim)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *