Kumpulan Simpatisan Pada Debat Kandidat Bupati Berpotensi Akan Menjadi Cluster baru penularan Covid 19

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harusnya membatasi jumlah kehadiran pengunjung pada debat kandidat pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak yang akan dimulai pada 12 November hingga 3 Desember 2020. Hal ini sesuai anjuran dari Satgas Covid-19 untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Menurut Eko Febrianto Ketua Lsm Siti Jenar, Sebaiknya “Perwakilan masing-masing paslon hanya dibolehkan empat orang saja,” kata Eko karena hal ini sangat berpotensi menjadi cluster baru di Jawa timur, Sabtu (7/11/2020)

Read More

Eko, mengatakan karena kampanye di masa pandemi Covid-19 sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan KPU, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan klaster baru penularan virus asal Wuhan tersebut.

Dia mengatakan dasar hukum pengaturan pengumpulan massa selama Pilkada Serentak 2020 sudah cukup jelas dipaparkan dalam PKPU Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Selain mengatur jumlah kehadiran pendukung paslon, perwakilan partai politik yang boleh hadir juga harus diminimalisir contoh cukup hanya sebanyak enam orang aja dalam debat itu,” tuturnya.

Dikatakan Eko,, ketentuan debat di masa pandemi dalam Peraturan KPU di atas juga sudah mengatur kehadiran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kabupaten/kota hanya sebanyak dua orang sesuai dengan tingkatannya.

“Ditambah lima orang anggota KPU kabupaten/kota, dan dua orang Bawaslu serta di dalamnya tentu ada kru dari media partner debat, yang juga harus dengan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9,” ungkapnya.

Selanjutnya, setiap paslon juga tidak dibenarkan membawa simpatisan / relawan. Yang berpotensi adanya pengumpulan massa hal ini juga demi kondusifitas dalam pelaksanaan debat dan juga meminimalisir cluster baru seperti yang saya paparkan diatas,

Dalam hal ini Tim dari KPU bersama kepolisian sebagai unsur penyelenggara dan pengamanan harus sepakat untuk mengusir simpatisan yang datang ke areal debat kandidat. Ini sudah aturan loh. gak tau lagi kalau mereka gak paham dengan aturan yang memang harus mereka tegakkan dan terapkan,. Ujar Eko.

Dan harusnya diutamakan dalam pelaksanaan tersebut paslon dan tim pemenangan wajib hukumnya mematuhi prokes covid-19. Dimana sebelum dilakukannya debat calon bupati dan wakil bupati terlebih dahulu mensterilkan ruangan lokasi dan diluar ruangan oleh petugas keamanan sesuai regulasi yang ada,” jelasnya.

Eko, juga berharap kepada masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati termasuk tim pemenangan masing-masing paslon serta masyarakat supaya mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan setiap tahapan Pilkada guna menjaga Kesehatan dan mengantisipasi Penyebaran Covid-19. Pungkasnya.

(Baim)

Related posts