Lagi-Lagi Kawasan Hutan Lindung di Kawasan Lereng Ijen di serobot APH dan Pihak Perhutani Diam Saja

  • Whatsapp

Bondowoso, Primanews.net – Seperti kita ketahui bersama pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, bertempat di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, telah dilakukan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, yang melibatkan Muspika dan hadir pula KRPH Blawan,

Namun, ada yang janggal dengan kehadiran sosok seorang Pejabat wilayah atau seorang Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Dimana setelah akhir dari Rapat, dibuatkan Pernyataan yang harus ditandatangani oleh Pemilik Warung di Paltuding yang lebih tepatnya pemilik warung di Kawasan Hutan Petak 101, RPH Blawan, BKPH Sukosari,
Melihat Pernyataan tersebut, aneh rasanya karena dalam Pernyataan Tersebut tidak ada satupun yang mengatakan bahwa lahan yang digunakan oleh Masyarakat sebagai pemilik Warung itu adalah Kawasan Hutan,

Read More

Nah publik pun bertanya untuk itu kemanakah sosok seorang Pejabat Wilayah atau KRPH yang dengan bangganya memakai seragam dengan atribut lengkap tidak memberikan saran atau pendapat terkait dengan Pernyataan tersebut, karena bila kita baca secara detail, Pernyataan tersebut bisa dikatakan Klaim Kawasan Hutan, yang seharusnya DISPARPORA Kabupaten Bondowoso harus membedakan Pernyataan untuk Masyarakat yang membuka Warung dalam Kawasan Hutan dengan Warung di Trotoar atau yang menggunakan Aset Pemerintahan Daerah.
Mengingat pula bahwa Masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Gunung Hijau telah Bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Masyarakat telah melaksanakan Kewajibannya dengan membayar uang kontribusi pada setiap tahunnya,

Salah saya kira, bila Perum Perhutani hanya diam saja di saat Masyarakat mendapatkan Pengusiran dari external yang tidak punya kewenangan dalam melakukan pengelolaan Hutan, atau Pejabat yang ditunjuk sebagai KRPH di Blawan tidak memiliki Kemampuan untuk itu.

dan saat ini bisa dilihat bersama ke lokasi pembangunan, bahwa telah berdiri bangunan permanen dalam kawasan hutan dan terasa hilang tak ada lagi fungsi hutannya dimana mengingat bahwa hutan yang digunakan adalah hutan lindung. yaitu dalam kawasan hutan lindung petak 101 KPH Bondowoso ujar Pemerhati Lingkungan asal Bondowoso EDI SIROTO.

Intinya ligalitas mendirikan bangunan itu apakah ijin yang di dahulukan atau bangunan gedung yang di dahulukan Ibarat orang mau kawin apakah harus hamil dulu, atau kita melakukan perzinahan dulu, atau akat nikah yang di utamakan,. Pungkas Edi Dengan nada Geram. (red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *