LSM Siti Jenar Akan Kembali Laporkan Penyelewengan Program PKH ke KEMENSOS

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Maraknya penyelewengan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disisipi muatan kampanye menjelang PILKADA di Situbondo. Sedikit melawan lupa,  kejadian yang sama juga pernah dibongkar dan dilaporkan langsung ke Kementrian Sosial oleh ketua Umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto tahun kemarin (“2019”) pasca menjelang gelaran Pileg dan pilpres tahun kemarin utamanya kala itu di kabupaten Situbondo dan Bondowoso.

Read More

Eko, pun kala itu berteriak lantang di halaman gedung Kementrian Sosial jln Salemba Jakarta pusat kepada awak media menyebut modus ini bukan hanya mencederai program pemerintah pusat, namun juga proses dan tata cara berdemokrasi kita.

“Ini modus. Politik uang dengan memakai anggaran negara. Penyelenggara Pilkada dan penegak hukum harus menindak tegas kalau ada temuan dugaan pelanggaran itu. Jangan dibiarkan hal ini terus terusan terjadi”. Ujar Eko kala itu.

Disinggung apakah di Pilkada serentak 9 Desember 2020 utamanya di Kabupaten Situbondo mereka (Para pendamping dan kordinator PKH) lagi lagi ikut bermain.

Menurut Eko, LSM SITI JENAR merasa perlu merespon dan menindak lanjuti apabila ada nantinya bukti baru indikasi mereka para pendamping dan koordinator PKH ikut Melakukan politik praktis. Terkait hal ini kami sudah memonitor dan membentuk tim kecil untuk mengawasi semua pendamping dan koordinator nya.

Karena saya menilai PKH yang menjadi program pemerintahan Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada. dan lagian Kenapa harus menunggangi PKH?
Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Situbondo ?
Bukankah PKH dibiayai APBN, itu uang pemerintah?” kata Eko,

Eko, meminta seluruh masyarakat Situbondo untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH sekabupaten Situbondo. Jika mendapatkan temuan seperti apa yang saya bongkar di tahun kemarin pasca Pileg. himbauan saya masyarakat jangan ragu melaporkan kekantor Panwaslu.
Atau informasikan juga kepada kami agar kami tindak lanjuti seperti tahun kemarin yang mana kami tidak akan segan segan melaporkan dan mengawal serta turun langsung ke kementrian pusat seperti tahun 2019 kemarin. Ujar Eko

Masyarakat harus mengawasi dan mengontrol. Jangan sampai disalahgunakan. Biarkan proses demokrasi di Pilkada berjalan bersih. Karena Ini jelas modus. “Politik uang dengan memakai anggaran negara,”

Untuk para Penyelenggara Pilkada dan penegak hukum kalau ada laporan dan pengaduan terkait hal ini seyogyanya harus melakukan tindakan. tegas atas pelanggaran itu. Jangan dibiarkan” kata Ketum LSM Siti Jenar ini

Kami LSM Siti Jenar, merasa prihatin dengan penyelewengan PKH yang terus terusan terjadi, karena penerima program itu berasal dari keluarga tidak mampu. Sebab latarbelakang kemiskinan itulah, maka pemerintah merasa perlu membuat intervensi kebijakan.

“Sekali lagi, Saya prihatin, kalau kondisi kemiskinan di masyarakat ternyata ditunggangi untuk kepentingan mencari suara dukungan untuk Pilkada” Pungkasnya. (red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *