Masyarakat Penerima Program PKH Harus Cerdas Jangan Mau Dibodohi Oleh Oknum Pendamping Yang Nyambi Jadi Timses

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di indonesia pada tanggal 9 Desember mendatang berbagai cara timses dan para calon untuk memenangkan pertarungan di daerah masing masing. Tak terkecuali di kabupaten Situbondo Jawa timur.

Masyarakat di diarus bawahpun dituntut harus lebih cerdas dan jeli menanggapi maraknya program program pusat yang seringkali ditunggangi oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan politik / dan pemenangan calon yang dia usung. Tak terkecuali Program dari Kemensos seperti PKH.

Read More

Menanggapi hal tersebut Eko Febrianto Ketua Umum Lsm Siti Jenar yang konsen menyoroti penyalahgunaan program tersebut mulai hulu ke hilir baik dari bawah (Penerima Manfaat sampai dengan para pendamping dan Korkab nya) pada waktu gelaran Pileg dan Pilpres tahun 2019 kemarin, mengatakan pada awak media bahwasanya di masa pilkada seperti ini program PKH Ini sangat rentan untuk Ditunggangi bahkan dimanfaatkan. masyarakat penerima manfaat pun tak jarang di level bawah di takut takuti. Seperti tidak akan mendapatkan bantuan apabila tidak menuruti kehendak para oknum pendamping yang memakai tangan ketua kelompok nya modus ini biasanya diterapkan pada masyarakat penerima manfaat di daerah / pelosok yang mana mereka terlalu lugu dan rentan dikibuli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Indikasi tersebut lagi lagi ditemukan di lapangan oleh kami. Kemarin Jum’at tanggal 30 Oktober 2020 Saya melakukan Edukasi kepada kelompok 2 di daerah. Tepatnya di kecamatan Jatibanteng desa Wringin Anom agar para penerima tidak lagi di manfaatkan oleh oknum oknum timses yang Nyambi sebagai tenaga kerja di Program PKH ini

Indikasi penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilkada Situbondo ini sangat menciderai proses demokrasi. kalau nantinya saya temukan lagi pasti akan saya laporkan lagi seperti tahun kemarin.

“Kasus ini harus ditindak tegas. Ini uang negara yang dipakai bantuan dan khusus bagi mereka yang sangat miskin yang dikeluarkan berdasarkan aturan kemensos, artinya ini ada penyalahgunaan uang negara untuk kampanye,” kata Eko

Karenanya,Eko meminta Panitia Pengawas Pemilu dan badan Pengawas Pemili harus serius dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan, kasus tersebut sangat dimungkinkan tidak hanya terjadi di Situbondo tapi juga di daerah lain.

“Bukan lagi Panwaslu, tapi Bawaslu pusat harus turun tangan untuk monitoring, bukan hanya di Situbondo tapi ditempat lain yang juga melaksanakan pilkada serentak pada tgl 9 Desember. Karena ini uang negara yang dipakai bantuan dan khusus bagi mereka yang sangat miskin yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang sudah baku” ungkapnya.

Menurutnya, kasus penyalahgunaan program Pendamping Keluarga Harapan bisa ditindak secara hukum pidana. Ia juga berharap, tidak hanya ditemukan pelakunya saja tetapi juga yang menyuruh (Aktornya) agar “Bisa ditindak proses secara hukum, ini bisa dipidanakan tergantung Bawaslu, bisa ditelusuri harus muncul siapa yang menyuruh. Tidak mungkin ada orang yang bilang tanpa ada suruhan atau yang menyuruh. ujar Eko

Eko, menyayangkan upaya dan indikasi kuat penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan salah satu calon di pilkada situbondo .”Yang sangat keberatan adalah ini adalah hak orang miskin, tolong jangan dipolitisasi, jangan dibawa ke kanan ke kiri biarkan menggunakan hati nuraninya apalagi menggunakan uang negara,” pungkas Eko

(red)

Related posts