Presiden Joko Widodo: Perhutanan Sosial Tak Sebatas Pemberian Izin atau SK, Perlu Ada Pendampingan

  • Whatsapp

Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masalah perhutanan sosial tidak sebatas pemberian izin ataupun surat keputusan (SK). Jokowi meminta perlunya ada pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat.

“Saya juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat, tetapi yang paling penting pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan betul dalam memanajemeni SK yang telah diberikan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Read More

Jokowi menyampaikan, perhutanan sosial perlu dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Misalnya, digunakan untuk bisnis ekowisata, bioenergi, ataupun hasil hutan bukan kayu.

“Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry, tetapi bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali. Bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” tutur Jokowi.

Jokowi berpesan, pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat perhutanan sosial perlu terintegrasi. Perlu ada penyiapan sarana-prasarana sampai pelatihan.

“Pendampingannya harus terintegrasi yang dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan, saya kira kalau untuk dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosialnya akan bisa berkembang dengan baik,” ujar Jokowi.

Lantas, apa yang dimaksud dengan program perhutanan sosial?

Diakses dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial, melalui skema:
1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat

4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

“Dari target 12,7 juta hektare, untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September tahun ini tercapai 4,2 juta hektare. Artinya, kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk diselesaikan di empat tahun mendatang, kurang lebih 8 juta (hektare) lebih,” ucap Jokowi.

Related posts