Tidak ada larangan NGO / LSM Berpolitik Praktis.

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Mengulas tentang banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Ketua Umum LSM Siti Jenar ( Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran) Eko Febrianto, pasca ramainya pemberitaan dukungan dirinya dan Lembaganya, kepada salah satu calon di Pilkada Situbondo, Ia Menerangkan.

” Saya akan menjawab alasan sederhana saya kepada mereka yang bertanya kepada saya secara langsung baik via WA dan telfon,” Singkatnya Saat dikonfirmasi.

Read More

Banyaknya pertanyaan yang dialamatkan kepada Aktivis Asal Besuki, baik secara langsung dan secara tidak langsung terkait sikap dan arah politiknya, mengingat banyak orang yang masih berfikiran kolot dan awam berpendapat kalau NGO / LSM berpolitik itu tidak etis, Dirinya Menjelaskan.

” Yang pertama Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan UU Ormas,” Ujarnya.

Organisasi Kemasyarakatan “Ormas” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh sekumpulan masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

”nah menjadi beda dan lain hal nya dalam konteks dan tatanan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan penyambung lidah di akar rumput untuk disampaikan kepada Elite dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan lain – lain. seperti yang tercantum pula pada PP 71-2000 Peran-Serta Masyarakat yang diwakili oleh sekumpulan masyarakat / (LSM).

Dan di beberapa aturan terkait NGO / LSM ini tidak ada satupun aturan yang melarang NGO / LSM itu Berpolitik dan Bahkan Ikut Berkampanye,” Jelas Ketua Umum LSM Siti Jenar.

Apa itu Kampanye ?, dirinya mengulas lengkap agar tidak gagal paham apa itu Kampanye.

” Kemudian mengenai kampanye sebagaimana yang Anda Anda tanyakan kemarin baik yang Via WA / langsung atau yang hanya menggerutu dibelakang saya. Ok saat ini akan saya paparkan. Mumpung saya senggang pagi ini, dalam UU Ormas tidak diatur mengenai pelarangan ormas melakukan kampanye, UU Ormas hanya melarang melakukan kegiatan politik bagi ormas asing. nah Kami Di Lsm Siti Jenar bukan NGO ASING MAS BROEW ,” ketus Eko

Masih Eko Febrianto, Anda itu kurang spesifik mengartikulasikan soal apa itu kampanye utamanya dalam konteks Pilkada dan bahkan pemilu apa yang Anda tanyakan. Untuk menyederhanakan jawaban saya akan ambil pengertian kampanye dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 UU 8/2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 UU 10/2016 ,” Paparnya.

Ia menyampaikan dengan Detail, ” Bisa juga anda tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UU Pilpres, apa yang dimaksud dengan kampanye juga serupa dengan apa yang diatur dalam UU 8/2015, Semoga Anda Baca dan pahami itu nanti nya,” Kata Aktivis Tiga Anak ini.

Ia juga menambah kan, ” Karena saya ini berbicara bukan pepesan kosong dan saya berbicara bukan tanpa dasar dan aturan saya ini berbicara sesuai dengan mekanisme perundang undangan tentang Ormas dan rujukan sayapun cukup jelas dan lugas dengan Dasar sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4 saya juga punya hak politik yang sama seperti warga negara yang lain bahkan saya juga punya HAK ASASI layak nya masyarakat yang lain seperti hak politik Rakyat yang termaktub pada Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Nah kalau anda paham tentang aturan Apa dan dimana letak Kesalahan saya kalau saya melakukan dan merealisasikan Hak Politik saya sebagai warga negara,” Tanya Eko.

Ingat bung apapun langkah dalam tiap gerakan saya ini sudah saya fikirkan jauh sebelum melangkah. Karena saya sadar saya adalah pengkritik sayapun nanti nya pasti di kritik maka dari pada itu saya siapkan segala sesuatu nya dengan beberapa kajian yang sudah cukup baik Matang bagi saya.

Sekian mungkin paparan singkat saya diatas bisa menjawab apa yang anda tanyakan tentang sikap politik saya dan kalau ada pertanyaan apapun tentang saya belajarlah menjadi laki laki sejati untuk berani langsung bertanya (Tabayun) langsung kepada saya jangan hanya bisa menggerutu dibalik saya.” Harapnya Dengan Suara Menantang. (red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *