Tidak Mudah Menjadi NGO / LSM Yang Benar – benar Mewakili Masyarakat

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – BICARA gerakan sosial di negara kita ini, tak bisa dipungkiri, kita mesti menunjuk pada keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM / NGO). Yang mana Organisasi ini, hadir di mana-mana di segala bidang kehidupan. Walaupun, kita bisa berdebat apakah benar LSM merupakan representasi yang nyata dari gerakan sosial.

Setelah Soeharto jatuh dari singgasana presiden di awal awal reformasi , lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sayang, kemunculan banyak LSM ini ternyata malah meresahkan masyarakat. akibat ulah beberapa oknum LSM abal – abal. Yang mana mereka bukan mewakili masyarakat itu sendiri tapi malah sebaliknya. utamanya hal ini juga terjadi di beberapa daerah tak terkecuali di tapal kuda Jawa timur ini.

Read More

Menurut Ketua Umum Lsm Siti Jenar Situbondo, Eko Febrianto. Seiring perkembangan politik dan kultur demokrasi yang semakin mapan, masyarakat semakin membutuhkan kanal untuk menyalurkan aspirasi dan idealisme mereka tentang kehidupan publik yang lebih baik.

Tadinya (dan seharusnya), peran penyaluran aspirasi tersebut ada di partai politik. Namun, semakin ke sini peran partai politik berangsur-angsur berubah dari organisasi politik massa menjadi sekedar alat bagi para politisi untuk tetap berpartisipasi di dalam arena perebutan kekuasaan.

Untuk itu masyarakat sipil membutuhkan kanal lain yang lebih dapat diandalkan. Di banyak negara demokratis, peran penyaluran aspirasi ini banyak diambil oleh non-government organization (NGO) atau yang di Indonesia lebih akrab disebut sebagai “lembaga swadaya masyarakat” (LSM).

LSM / NGO adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan secara swadaya/mandiri oleh masyarakat sipil untuk “menangani” isu atau persoalan sosial tertentu, misalnya: korupsi, Lingkungan, kesetaraan gender, perlindungan konsumen, hak-hak minoritas, ekonomi, bantuan hukum, hak-hak disabilitas, dan lain sebagainya.

Diharapkan melalui LSM / NGO, masyarakat sipil mendapatkan wadah untuk mengadvokasi dan memperjuangkan isu-isu yang mereka anggap penting. Mengingat begitu banyaknya persoalan sosial yang hinggap di masyarakat, maka tidak heran apabila jumlah NGO (terutama di negara-negara berkembang dan demokratis) menjadi sangat banyak. Di Indonesia sendiri, jumlah NGO dan organisasi masyarakat yang resmi tercatat di Kementerian Dalam Negeri ada sekitar 65.000 organisasi.

Tentu saja tidak semua NGO tersebut berkualitas. Ada banyak NGO “gurem” / “Abal – Abal” utamanya di daerah daerah yang usianya tidak sampai setahun-dua tahun, lalu bubar. Sebagian besar NGO di daerah pun sebetulnya tidak benar-benar membawa perubahan dan dampak yang signifikan di dalam masyarakat.

Bahkan banyak NGO yang sengaja didirikan untuk “menyedot” dana dari yayasan donor, tanpa pernah dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan ada juga NGO yang dibuat Profesi untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara yang tak terpuji

Nah sekarang persoalannya, membangun NGO yang kuat dan berkualitas memang tidak mudah. Apa yang dilakukan NGO bukanlah sesuatu yang profitable, sehingga sulit bagi NGO untuk sekedar mendapatkan dana operasional belaka. Selain itu, sulit juga mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap isu yang diperjuangkan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup bagi pekerja NGO tentang bagaimana cara membangun dan mengelola NGO yang kuat dan profesional.

Eko juga menambahkan, Memang benar belakangan ini citra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap tercoreng karena ulah oknum LSM nakal. salah satu penyebabnya karena kode etik belum juga jadi pegangan bagi LSM. tampaknya, LSM / Organisasi Nonpemerintah ini memang kerap dijadikan tunggangan atau kedok bagi banyak pihak dengan berbagai kepentingan.

Pertama, LSM yang terkait dengan permainan kekuasaan atau LSM ‘politik’. Bentuknya, dukung mendukung calon pejabat tertentu di berbagai tingkatan. Contoh yang paling kentara, terlihat pada saat PILKADA di kabupaten Situbondo Ini.

Kedua, LSM yang memperebutkan proyek pemerintah (daerah) atau LSM ‘proyek’. LSM ini justru umumnya justru didirikan atau melibatkan pegawai dan rekanan lokal yang mensyaratkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Ketiga, LSM yang bermain politik uang atau premanisme alias LSM ‘preman’. Modusnya, investigasi dan mengkritik melalui pendekatan watch dog, eh ujung-ujungnya ternyata bermain di belakang layar. Makin suaranya kencang, ternyata ada maunya juga.

LSM diharapkan sebagai lembaga kontrol masyarakat, yang menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti contoh LSM Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah.juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. Sebagai organisasi yang membantu dalam menyukseskan pembangunan baik di pusat ataupun di daerah.
Bukan malah menjadi momok yang menakutkan masyarakat dan pejabat hanya karena alasan pragmatis individualis. Pungkas Eko. (TIM Red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *