VIDEO VIRAL Dugaan BAGI BAGI UANG yang dihadiri Calon Bupati Situbondo, BAWASLU KABUPATEN BUNGKAM

  • Whatsapp

SITUBONDO, Primanews.net – Khalayak ramai di kabupaten Situbondo sore kemarin, dikejutkan oleh beredarnya video bagi – bagi uang dalam amplop yang di duga dilakukan oleh paslon 01 KARUNIA ( Karna Suswandi – Khoironi ).

Video tersebut begitu cepat beredar di group WhatsApp dan jaringan pribadi WhatsApp warga. Peristiwa tersebut terjadi dilingkungan kelurahan mimbaan sekitar rumah sakit swasta berdiri.

Read More

Hal tersebut memantik protes keras salah tim Pemenangan Paslon 02 pasangan calon MULYA ABADI Amirul Mustafa. Ia mengatakan.

” Seharusnya pihak Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak tinggal diam melihat pelanggaran keras yang dilakukan oleh salah satu paslon dalam dugaan telah terjadi money politik yang dilakukan oleh paslon terhadap pemilih. Sangat nampak dalam video tersebut paslon KARNA SUSWANDI berada di tengah tengah kerumunan orang orang yang bergembira menerima amplop yang berisi uang tunai,” Katanya dengan Geram.

Menurutnya, Jika hal ini dibiarkan itu sebuah tanda tanya besar bagi Bawaslu Situbondo ?

” Ada Apa Dengan Bawaslu, Peraturan sudah jelas, Paslon Bisa Didiskuslifikasi Jika Terbukti Lakukan Politik Uang TSM di Pilkada 2020,” Tegas Amir Panggilan Akrabnya.

Ketua Tim Pemenangan 02 menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

” Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,” katanya.

Aktivis 90 -An yang dikenal Pernah Melakukan Demo tunggal ini juga menjelaskan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

” Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” ungkapnya.

Amir menambahkan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

” Kalau nanti terjadi setelah paslon ditentukan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Aturannya sudah sangat jelas. Akan efektif digunakan ketika KPU telah menetapkan paslon pada 23 September 2020. Sebelum itu masih berstatus bakal pasangan calon,” terangnya.

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Sedangkan untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur : Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara.

Jadi Aktivis Senior Di Kabupaten Situbondo ini berharap Bawaslu Situbondo segera menindaklanjuti Video Viral tersebut, Jika sudah jelas ada dugaan Money Politik.

(tim)

Related posts