Viral….!! Isu Kelangkaan Pupuk di buat Tema Oleh Politikus Untuk Kepentingan Pilkada.

  • Whatsapp

Situbondo, Primanews.net – Panasnya Suhu di tahun politik menjelang H – 2 bulan gelaran Pilkada Serentak ini juga dirasakan oleh kaum menengah kebawah tak terkecuali oleh para petani baik petani biasa dan petani penggarap lahan hutan yang biasa kita kenal sebagai lembaga masyarakat desa hutan. mengapa demikian langkanya pupuk bersubsidipun dijadikan bahan untuk di goreng ironinya ini dilakuan. Oleh oknum oknum yang harus benar benar menjadi wakil suara rakyat di parlemen dan oknum oknum politikus busuk untuk menggiring opini di arus bawah dan ini nyata juga terjadi di Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

Indikasi tersebut langsung di komentari pedas dan lugas oleh Ketua umum Lsm SITI JENAR “Situbondo investigasi Jejak kebenaran” Eko Febrianto,

Read More

Menurut Eko, kami sudah lama memelototi dan melakukan penelusuran dan publikasi fakta dilapangan dengan puluhan media baik Cetak dan On Line. Utamanya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi ini karena kami paham kalau di dalam pupuk bersubsidi ini terdapat uang negara yang di subsidikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Bayangkan beda harga antara pupuk Subsidi 180 ribu yang non subsidi 600 ribu. Berangkat dari itu kami menulusuri mulai dari Baku sawah Di kabupaten Situbondo ini 33 ribu hektare. Tegal produktif berkisar 20 ribu hektar. Sampai luasan lahan HUTAN PANGKUAN DESA (HPD) di tiap LMDH yang ada di kabupaten Situbondo ini. nah kalau untuk baku sawah dan Tegal milik perorangan udah jelas berapa kebutuhan pupuk nya.

Lantas bagaimana dengan lahan BUMN dalam hal ini PERHUTANI yang di kelola masyarakat Desa Hutan. ini yang membuat polemik baru saya kira. karena data dari pihak KPH dan LMDH tidak sama disinilah polemik itu muncul. Dan di perparah kuota pupuk di kabupaten Situbondo di tahun ini di pangkas 50 persen oleh pusat. Kalau di tahun tahun sebelumnya kita mendapat jatah dari pusat berkisar 41 Ribu Ton nah di tahun 2020 ini turun menjadi 20 ribu ton dan ini murni kebijakan pusat untuk memangkas subsidi pupuk karena subsidi pusat juga tersedot untuk percepatan penanganan pandemi.

Seperti kita ketahui bersama dan berdasarkan data di tahun sebelum nya kuota pupuk bersubsidi di kabupaten kita itu 41 ribu ton nah tahun 2020 kuota itu diturunkan oleh pusat menjadi 20 ribu ton.

Nah dalam hal ini saya menghimbau dinas pertanian yang mempunyai tupoksi pengawasan di daerah nya harus hati hati betul dalam hal pengawasannya. siapa masyarakat yang berhak mendapatkan Pupuk bersubsidi. Karena ini akan menjadi bomerang apabila kuota pupuk tersebut tidak tepat sasaran dan peruntukannya.

Jangan sampai Lahan yang tidak Ber PKS dengan Perhutani secara resmi / Ilegal itu juga menerima Pupuk yang Notabene Ini hak Masyarakat Yang sudah terdaftar dan lahan perorangan / milik pribadi. Nah inilah gagal paham nya statemen yang dilontarkan salah satu Paslon di video Viral beredar di medsos tentang keterlambatan data di E. RDKK tak ayal isu ini lantas di goreng sehingga meresahkan masyarakat utamanya para petani di kabupaten Situbondo ini.

Lanjut Eko, menghimbau agar Dinas pertanian Situbondo dalam hal ini kepala dinas Pertanian bapak Ir. Sentot Sugiyono. Msi
seyogyanya dengan kondisi keterbatasan pupuk ini lebih selektif dan tidak ngawur apalagi hanya karena adanya tekanan. utamanya untuk konsumen yang berasal dari kawasan hutan. Pak Sentot harus berani berkata apa ada nya yang terjadi di lapangan karena. Isu pupuk ini cukup sensitif. Ujar Eko

Cukup yang ber PKS / yang sudah terdaftar di KPH aja yang disalurkan dan sesuai dengan data di tiap KPH masing masing. Hal ini menghindari dan mencegah upaya penimbunan Pupuk Subsidi yang lagi terbatas ini. dan upaya perambahan hutan oleh masyarakat yang tidak terkontrol oleh perhutani. jadi ini salah satu alasan keterlambatan dari pada E.RDKK dan ini juga harus diungkap ke publik agar Oknum angota dewan dan tim pemenangan calon non – petahana tidak menggoreng isu ini.

Eko juga mengingatkan di tahun politik seperti saat ini isu pupuk bersubsidi ini sangat rentan di mainkan karena ini langsung menyentuh kepada masyarakat kita di akar rumput. LSM SITI JENAR pun telah mendeteksi nama dan tokoh politik yang disinyalir membawa isu ini ke permainan politik kepentingan yang bermain disini sudah kami kantongi nama nya ujar Eko.

Eko menghimbau. masyarakat desa hutan dan petani di Situbondo harus cerdas jangan mudah mau dibawa dan di adu domba dengan mereka yang hanya mau menunggangi isu ini dan menjadi pahlawan kesiangan dengan cara membenturkan kebutuhan kalian dengan aturan yang sudah ada dengan narasi narasi yang tanpa data dan fakta dilapangan. ingat pupuk bersubsidi ini aturan peruntukannya dan kemana lari nya saya kira udah jelas loh.

Eko juga berharap. Perhutani KPH Bondowoso utara yang memliki wilayah hutan yang dikelola rakyat situbondo dan dinas pertanian yang memiliki wewenang untuk pengawasan pupuk bersubsidi serta Komisi 2 DPRD Situbondo sebagai Mitra Dinas pertanian agar isu ini lebih di perhatikan karena ini isu yang sensitif dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Utamanya para anggota dewan jangan ikut – ikutan menjadi kompor. apalagi partai yang berasal dari pengusung Paslon ini kan gak elok namanya bukannya memberikan pencerahan dengan data malahan menjadi penyulut suatu permasalahan baru di tahun politik dan masa pandemi ini . Pungkas Eko. (red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *